Langsung ke konten utama

Prodi Ilmu Hukum FH UMJ Raih Akreditasi Unggul

 


Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta (FH UMJ) meraih akreditasi Unggul yang ditetapkan pada Selasa (17/10/2023). Berdasarkan SK Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT No. 4715/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/X/2023, akreditasi Unggul FH UMJ berlaku hingga 31 Mei 2027.


Baca juga : Prodi Arsitektur UMJ Raih Akreditasi Unggul


Sebelumnya FH UMJ terakreditasi A sejak 2016. Akreditasi tersebut sukses dipertahankan dan diperpanjang hingga 2027. Ketua Prodi Ilmu Hukum FH UMJ Dr. Aby Maulana, MH., menjelaskan bahwa perubahan kebijakan dari pemerintah terkait akreditasi, maka dilakukan penyesuaian dan kembali akreditasi pada 2023.


“Kami menjaga proses pembelajaran yang kondusif, peningkatan jabatan fungsional dosen, peningkatan reputasi penelitian dan publikasi, menjaga stabilitas penerimaan mahasiswa, jumlah lulusan setiap tahun dan ketepatan waktu kelulusan, serta serapan lulusan di dunia kerja,” ungkap Aby saat ditemui di Gedung FH UMJ, Rabu (18/10/2023).


Strategi tersebut terus dipertahankan dan ditingkatkan oleh sivitas akademika FH UMJ. Aby mengaku selama rentang waktu enam tahun, pimpinan FH UMJ gencar mengarahkan para dosen untuk studi lanjut dan meningkatkan jabatan fungsional. Menurut perhitungannya 60 hingga 70 persen dosen di FH telah bergelar doktor ditambah dengan kelahiran satu Guru Besar.


Strategi lainnya adalah memerhatikan kurikulum yang mengalami perubahan menjadi MBKM pada 2022. Kini FH UMJ menerapkan outcome base education yang memberikan pendidikan berbasis kemahiran sehingga lulusan dapat langsung menerapkan ilmunya di dunia kerja.


Tidak hanya itu, FH UMJ juga melakukan pendekatan dengan berjejaring dan membangun kemitraan dengan dunia usaha maupun alumni. Hal ini sebagai upaya dalam meningkatkan capaian lulusan yang tidak hanya dari sisi jumlah lulusan tapi juga serapan di dunia usaha.


Proses persiapan dan pantauan dalam mempersiapkan akreditasi ini juga melibatkan banyak pihak baik dari fakultas maupun universitas diantaranya Badan Penjamin Mutu (BPM) yang kerap memberikan mentoring dan audit internal. Hal tersebut dapat membantu program studi untuk segera mengambil sikap dan melakukan pembenahan.


“Menyandang gelar Unggul tidak mudah karena harus ada aspek yang saling mendukung antara pimpinan universitas, fakultas, prodi, dosen, tendik, dan mahasiswa. Semuanya harus kita dukung untuk pengembangan akademis dan non-akademis,” pungkas Aby.


Aby berharap Prodi Ilmu Hukum dapat mempertahankan akreditasi dan universitas terus dapat melakukan upaya pembenahan, perbaikan, dan peningkatan agar dapat mendukung akreditasi universitas.


Dekan FH UMJ Dr. Dwi Putri Cahyawati, MH., mengaku tidak mudah mendapatkan predikat Unggul karena harus memenuhi syarat dan melalui mekanisme yang diatur dalam perundang-undangan. Dalam hal ini Dwi berharap agar Prodi Ilmu Hukum dapat mempertahankan pencapaian akreditasi Unggul.


“Prodi harus mampu menjaga dan meningkatkan kualitas kurikulum, kualitas SDM, pencapaian tridharma perguruan tinggi, kerja sama, dan membangun sistem tata kelola modern. Selain itu yang tidak kalah penting adalah menjaga stabilitas yang berkaitan dengan jumlah dan kualitas lulusan, serta tracer study,” ungkap Dwi.


Editor : Dian Fauzalia



Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

UMJ Gandeng Monash University Gelar Diskusi Akademik

  Lecture Faculty of Education Monash University, Anne Keary, Ph.D., dalam acara diskusi akademik FIP UMJ, di Auditorium FIP, Kamis, (07/09/2023). (UMJ) menggelar diskusi akademik dengan tema  The Power of Play: English For Young Learnes.  Acara ini merupakan bentuk kerja sama antara UMJ dengan  Faculty of Education  Monash University Australia , yang dilaksanakan di Auditorium  Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) UMJ , Kamis, (07/09/2023). Baca Juga :   Prodi Ilmu Politik Gelar Diskusi Bersama Komunitas Charlotte Mason Lecture Faculty of Education  Monash University, Anne Keary, Ph.D., sebagai  keynote speaker  menjelaskan sebanyak 21% rakyat Australia menggunakan bahasa yang berbeda-beda untuk berkomunikasi sesuai dengan lingkungan sekitar. Australia terdiri dari tiga budaya berbeda. Pada penelitiannya, Keary memaparkan bagaimana warga Australia mengajarkan komunikasi kepada anak-anak, salah satunya dengan cara bermain. Bermain menjadi ajan...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Yuk ! Kenalan dengan Sivitas Akademika Kampus

  Perguruan tinggi tentu berbeda dengan sekolah. Begitu juga dengan struktur kepemimpinan yang ada di dalamnya. Pada universitas tidak ada lagi sebutan guru, kepala sekolah, maupun wakil kepala sekolah. Agar tidak salah sebut, yuk kenali beberapa sebutan untuk pimpinan yang ada di universitas. Rektor Rektor merupakan pemimpin tertinggi di suatu universitas. Tugas rektor adalah bertanggung jawab untuk memantau seluruh sistem di universitas agar berjalan lancar. Segala citra dan reputasi kampus menjadi salah satu tugas Rektor untuk menampilkan figur representatif perguruan tinggi di mata publik. Seorang Rektor harus memenuhi kualifikasi yang telah ditetapkan. Dalam hal ini,  Universitas Muhammadiyah Jakarta  (UMJ) merupakan salah satu  Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah . Maka, Rektor harus sejalan dengan visi misi Muhammadiyah dan ditetapkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Wakil Rektor Seperti pemimpin pada umumnya, Rektor juga memiliki seorang wakil yang bi...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Diskusi Internasional ILPOL FISIP UMJ Bahas Soal Tantangan Uyghur di China

  Dosen Ilmu Komunikasi FISIP UMJ, Dr. Asep Setiawan (kanan) dan Direktur Eksekutif Center for Uyghur, Mr. Abdul Hakim Idris (kiri) saat diskusi tentang uyghur di Ruang Rapat FISIP UMJ., Rabu, (25/10/2023). Program Studi Ilmu Politik  Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta  (ILPOL FISIP UMJ) menggelar forum diskusi internasional dengan tema  Uyghur Challenges in China and Beyond,  di Ruang Rapat FISIP UMJ, Rabu, (25/10/2023). Baca juga :  Langkah Menghadapi Islamophobia terhadap Uyghur di China Uyghur merupakan kelompok etnis muslim yang tersebar di China. Saat ini Uyghur tengah dihadapkan dengan tantangan di wilayah Xianjiang, Tiongkok, baik domestik maupun international yang kompleks dan beragam tentang pelanggaran hak asasi manusia dan diplomasi. Pelanggaran hak asasi manusia meliputi penganiayaan berdasarkan identitas orang uyghur yang dilarang menjalankan agama dengan bebas. Selain itu pembatasan dari berbagai aspek kehi...
Posting Komentar
Baca selengkapnya