mempermasalahkan. Berbeda halnya jika tidak mempunyai kompetensi, lalu dipaksakan untuk melanggengkan kekuasaan golongannya itu yang tidak diinginkan. Hadir tidak masalah tapi jangan membangun dan merawat harus ada lagi penerus dari keluarganya lagi, itu menjadi problem,” tambah Lusi.
Apa yang terjadi dalam konteks kasus keluarga Hary Tanoesoedibjo dan Kaesang Pangarep yang menjadi ketua umum PSI, keduanya merupakan hal yang sah-sah saja dalam demokrasi. Namun, tidak boleh memaksakan dengan mengingkari prosedural yang berlaku demi suatu kepentingan.
“Kalau mereka mempunyai kompetensi dan masyarakat mengamini, bagi saya tidak ada masalah. Asal semua itu dilakukan dengan proses yang bagus. Proses yang bagus itu ada tahapan-tahapan yang harus dijalani, misal mereka mengikuti rangkaian proses pengakaderan partai politik dari bawah. Tapi, kalau ‘ujug-ujug’ lalu kompetensinya masih dipertanyakan, itu yang akan menjadi pertanyaan besar dimasyarakat, itu yang menurut saya penting,” jelas Lusi.
Lebih jauh Lusi menjelaskan bahwa penyebab dinasti politik tumbuh subur di Tanah Air adalah ongkos politik yang mahal dan budaya masyarakat Indonesia. “Karena demokrasi membuka ruang untuk siapapun berkompetisi.
Biaya politik itu besar. Kalau ada pemilik modal, dari anak sampai keponakan, mencalonkan diri ya sah saja karena mereka punya modal untuk itu. Mereka punya modal secara ekonomi, intelektualitas, dan jejaring. Hal itu memunculkan pemain-pemain dengan modal besar, mereka bisa langgeng,” ungkap Lusi.
Tren politik kekerabatan itu benihnya sudah lama berakar secara tradisional yakni sistem patrimonial. Sistem yang mengutamakan regenerasi politik berdasarkan ikatan genealogis. Keadaan itu merupakan bagian dari sejarah politik Indonesia yang pernah menganut sistem kerajaan.
Lusi menegaskan bahwa kita tidak bisa melarang munculnya praktik dinasti politik dalam demokrasi, tetapi praktik dinasti politik setidaknya dapat dicegah dan dihambat agar tidak merajalela dan merusak tatanan demokrasi. Pencegahan itu bisa dilakukan dengan melakukan pendidikan politik dan membangun budaya rasional kepada masyarakat. “Masyarakat harus paham bahwa politik itu penting, masyarakat terkadang tidak mau aktif untuk memahami konteks politik. Ketika muncul baru melakukan protes. Kita harus hadir dalam konteks ketika mempunyai potensi harus muncul, dorong potensi itu sehingga bisa dilihat dan mampu bersaing jangan hanya memberikan ruang kepada orang yang itu-itu saja. Kemudian membangun budaya rasional dalam memilih. Politik dinasti ataupun dinasti politik sudah berakar, mencabut akar secara langsung tidak mungkin, tetapi mengintervensi ke ruang itu supaya kita bisa ikut andil disana dan mewarnai sehingga bisa dicegah,” tutup Lusi.
Penulis : Fazri Maulana
Editor : Tria Patrianti
Komentar
Posting Komentar