 |
| Guru besar UMJ Prof. Dr. Evi Satispi, M.Si., (tengah bawah) saat foto bersama dengan pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi dan Ilmu Pemerintahan (STIA & P) Annisa Dwi Salfaritzi (ADS) usai acara wisuda ke-15 di Hotel Swarnadwipa, Palembang, Kamis, (14/10/23). |
Guru Besar Bidang Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Prof. Dr. Evi Satispi, M.Si., diundang untuk menyampaikan orasi ilmiah dalam acara wisuda ke-15 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi dan Ilmu Pemerintahan (STIA & P) Annisa Dwi Salfaritzi (ADS) di Hotel Swarnadwipa, Palembang, Kamis, (14/10/23).
Baca juga : Dua Dekan UMJ Dikukuhkan Sebagai Guru Besar
Di depan ratusan wisudawan tersebut Prof. Evi Satispi, yang juga Dekan FISIP UMJ, berbicara tentang “Peran Policy Maker dalam Formulasi Kebijakan di Era transformasi Digitalisasi”. Beliau mengungkapkan bahwa saat ini semua aktivitas, mulai dari e-government, e-KTP, e-paspor, transportasi online, transaksi keuangan hingga e-commerce, bertransformasi menjadi serba digital mengikuti perkembangan zaman.
Prof. Evi mengungkapkan bahwa era digitalisasi ini dapat membantu kita berinovasi dalam pembuatan formulasi kebijakan dengan melakukan metode analisis data.
“Para wisudawan harus sudah terbiasa dengan apapun yang berbasis data. Misalnya dalam penggunaan media sosial, kita bisa melihat dan menganalisis isinya untuk melakukan pemetaaan isu-isu kebijakan atau masalah publik. Melalui model seperti itu kita akan memperoleh satu regulasi yang bisa memberikan inovasi kepada masyarakat,” ungkap Evi.
Lebih lanjut Evi memaparkan Pemerintah bisa memanfaatkan era digitalisasi ini untuk memetakan permasalahan yang sedang berkembang di masyarakat, lalu melakukan pembuatan formulasi kebijakan yang tepat. Hal itu juga bisa mendorong adanya integrasi kebijakan. “Perlu adanya integrasi dalam pembuatan formulasi kebijakan antara satu instansi dengan yang lainnya. Menggunakan satu data yang sama, sehingga tidak berbeda satu sama lainnya dan Pemerintah dapat melakukan intervensi secara menyeluruh,” jelas Evi.
Tidak hanya itu, Evi menjelaskan bahwa saat ini kebijakan tidak lagi bisa bersifat parsial. Digitalisasi membantu Pemerintah bisa mengetahui keseluruhan masalah masyarakat dengan satu data.
“Sebelumnya, kebijakan bersifat parsial bergantung kepada masalah masing-masing wilayah. Saat ini tidak bisa, formulasi kebijakan harus memikirkan dampak kepada wilayah lainnya,” tambah Evi.
Saat menutup orasi ilmiahnya, Prof. Evi berpesan pada wisudawan, yang sebagian berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), untuk terus bertransformasi agar dapat merumuskan atau mengambil kebijakan publik sesuai dengan kebutuhan di era saat ini. “Semua perlu melek digital, nantinya sebelum menganalisis suatu kebijakan harus melihat semua masalah berbasis data,“ tutup Evi.
Editor : Tria Patrianti
Komentar
Posting Komentar