Langsung ke konten utama

LPPA PWA DKI Jakarta Bahas Peran Perempuan Dalam Politik

 

Sekjend Perindo, Ahmad Rofiq (Tengah), Ketua Divisi Kajian LPPA Dr. Endang Sulastri, M.Si (Kiri), Moderator Kepala Kantor Sekretariat (KSU UMJ) Dr. Tria Patrianti, M.I.KOM (Kanan) saat diskusi publik LPPA ‘Aisyiyah, Rabu (27/9/23).

 
 

Sekretaris Jendral Partai Perindo Ahmad Rofiq, menyebut posisi perempuan strategis dalam pembangunan politik. Jumlah pemilih perempuan lebih banyak dibandingkan dengan pemilih laki-laki. Hal tersebut disampaikan saat memaparkan materi dalam Diskusi Publik Lembaga Penelitian dan Pengembangan ‘Aisyiyah (LPPA) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Daerah Khusus Ibukota (DKI) Aula Hotel Alia Cikini secara hybrid, Rabu (27/9/23).

Baca juga : PWM DKI Jakarta: Warga Muhammadiyah Tidak Boleh Apatis

“Dalam survei Litbang Kompas, potensi suara perempuan sangat banyak dibanding laki-laki. Perempuan sangat strategis dalam politik, tentu dalam hal suara. Untuk itu, partisipasi perempuan ke depan dalam politik sangat penting. Hal itu terlihat dengan data bahwa dengan tujuh puluh dua persen memilih, dan sisanya golput,” pungkas Rofiq

Selain itu, Rofiq menjelaskan posisi perempuan dalam politik tidak ideal. Keterwakilan perempuan dalam politik dianggap sebagai pelengkap, komoditas politik, dan hanya sedikit perempuan yang berpolitik.

Berbeda dengan hari pertama, diskusi kali ini membahas tentang peran dan kepemimpinan dalam politik. Narasumber hari kedua ini diisi oleh Sekjend Perindo, Ahmad Rofiq, Ketua Divisi Kajian LPPA Dr. Endang Sulastri, M.Si., Ketua LPPA PP ‘Aisyiyah Prof. Dr. Syamsiyatun., dan Dimoderasi oleh Anggota LPPA PWA DKI Jakarta, Dr. Tria Patrianti, M.I.Kom.

Menurut Rofiq sebagai pemilih potensial, arah referensi politik perempuan akan mempengaruhi elektabilitas suara calon maupun partai politik. Oleh karenanya ia mendorong ‘Aisyiyah menjadi gerbang terdepan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan. Nantinya, akan ada perubahan yang sejalan dengan misi ‘Aisyiyah dan Muhammadiyah.

“Ini menjadi sebuah kesempatan untuk melakukan perubahan yang siginifikan dalam politik. Dalam politik, jangan hanya berbicara dalam konteks teoritik. Tetapi, kita harus ikut telibat aktif sehingga bisa mewujudkan perubahan itu,” ungkap Rofiq

Ketua Divisi Kajian LPPA PWA DKI Jakarta Dr. Endang Sulastri, menyampaikan bahwa dalam sistem demokrasi, kedaulatan politik berada di tangan rakyat. Untuk merealisasikan kedaulatan rakyat diperlukan perwakilan politik yang dibentuk melalui pemilihan umum (Pemilu). Untuk itu, penting untuk membahas strategi dan optimalisasi kader ‘Aisyiyah dalam pemilu serentak mendatang.

Lebih lanjut, Ia menyoroti bagaimana diskusi sebelumnya, kebijakan Pimpinan Wilayah Muhamammadiyah (PWM) DKI Jakarta mengenai diaspora kader dalam politik. Endang berharap pembahasan ini bisa menjadi komitmen bahwa kader “Aisyiyah siap untuk terlibat aktif dalam politik.

Selain itu, Endang yang juga dikenal sebagai dosen Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), menjelaskan bagaimana mengoptimalisasi peran kader ‘Aisyiyah dalam pemilu. Optimalisasi peran itu dimulai dari sebagai pemilih, terlibat dalam penyelenggaraan pemilu, pemantau, saksi, ataupun relawan.

“Mari kita siapkan ‘Aisyiyah ini, jangan sampai tertinggal. Kita mulai identifikasi siapa yang mengisi peran-peran itu,” ungkap Endang.

Setelah membahas tentang keterlibatan perempuan, Ketua LPPA PP ‘Aisyiyah Prof. Dr. Syamsiyatun membahas secara khusus tantangan kepemimpinan perempuan dalam politik. Syamsiyatun menjelaskan bagaimana mewujudkan kepemimpinan profetik perempuan.

“Manhaj (metode) Muhammadiyah meniscayakan aktivasi dari berbagai nalar dalam memahami dan mengimplementasikan ajaran Islam yang diajarkan Nabi dalam konteks kepemimpinan,” tutur Syamsiatun.

Selain itu, Syamsidar juga menyampaikan bahwa ‘Aisyiyah perlu terlibat dalam politik, baik itu formal ataupun non formal dengan landasan kepemimpinan profetik. Dalam hal kepemimpinan organisasi, ‘Aisyiyah perlu mensinergikan berbagai kepemimpinan perempuan di berbagai ranah untuk mencapai tujuan bersama.

Terakhir, ia mengajak untuk menilik kembali sejauh mana ‘Aisyiyah berperan dalam menginternalisasi nilai-nilai profetik yang dirumuskan, cakupan dalam mengaktifkan kepemimpinan, serta ketangguhan dalam menghadapi tantangan.

Dalam sesi lain, Hesti kader Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Jakarta Timur, mendukung kegiatan program yang diselenggarakan oleh LPPA PWA DKI Jakarta. Diskusi publik ini bisa menjadi acuan oleh PDA dalam menyambut pesta demokrasi 2024.

“Ini bisa menjadi acuan bagi kami PDA Jakarta Timur dan pengurus ‘Aisyiyah di wilayah lainnya. Harapannya, ini bisa ditularkan ke daerah masing-masing di wilayah DKI Jakarta. Apalagi menjadi ajang menyambut pesta demokrasi yang akan datang, ” pungkas Hesti ditemui disela-sela kegiatan diskusi publik.

Diskusi kali ini menghasilkan Rencana Tindak Lanjut yang akan dikerjakan oleh PWA yakni membuat materi tentang sosialiasi pemilu disebarkan ke seluruh ranting, pemetaan pemilih, identifikasi kader-kader ‘Aisyiyah untuk menjadi penyelenggara pemilu ditingkat bawah, penguatan kapasitas untuk penyelenggara pemilu, melakukan pendaftaran sebagai pemantau pemilu, dan mendirikan sekolah kader perempuan.

Editor : Dian Fauzalia

Komentar

Postingan populer dari blog ini

UMJ Gandeng Monash University Gelar Diskusi Akademik

  Lecture Faculty of Education Monash University, Anne Keary, Ph.D., dalam acara diskusi akademik FIP UMJ, di Auditorium FIP, Kamis, (07/09/2023). (UMJ) menggelar diskusi akademik dengan tema  The Power of Play: English For Young Learnes.  Acara ini merupakan bentuk kerja sama antara UMJ dengan  Faculty of Education  Monash University Australia , yang dilaksanakan di Auditorium  Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) UMJ , Kamis, (07/09/2023). Baca Juga :   Prodi Ilmu Politik Gelar Diskusi Bersama Komunitas Charlotte Mason Lecture Faculty of Education  Monash University, Anne Keary, Ph.D., sebagai  keynote speaker  menjelaskan sebanyak 21% rakyat Australia menggunakan bahasa yang berbeda-beda untuk berkomunikasi sesuai dengan lingkungan sekitar. Australia terdiri dari tiga budaya berbeda. Pada penelitiannya, Keary memaparkan bagaimana warga Australia mengajarkan komunikasi kepada anak-anak, salah satunya dengan cara bermain. Bermain menjadi ajan...

Yuk ! Kenalan dengan Sivitas Akademika Kampus

  Perguruan tinggi tentu berbeda dengan sekolah. Begitu juga dengan struktur kepemimpinan yang ada di dalamnya. Pada universitas tidak ada lagi sebutan guru, kepala sekolah, maupun wakil kepala sekolah. Agar tidak salah sebut, yuk kenali beberapa sebutan untuk pimpinan yang ada di universitas. Rektor Rektor merupakan pemimpin tertinggi di suatu universitas. Tugas rektor adalah bertanggung jawab untuk memantau seluruh sistem di universitas agar berjalan lancar. Segala citra dan reputasi kampus menjadi salah satu tugas Rektor untuk menampilkan figur representatif perguruan tinggi di mata publik. Seorang Rektor harus memenuhi kualifikasi yang telah ditetapkan. Dalam hal ini,  Universitas Muhammadiyah Jakarta  (UMJ) merupakan salah satu  Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah . Maka, Rektor harus sejalan dengan visi misi Muhammadiyah dan ditetapkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Wakil Rektor Seperti pemimpin pada umumnya, Rektor juga memiliki seorang wakil yang bi...

Diskusi Internasional ILPOL FISIP UMJ Bahas Soal Tantangan Uyghur di China

  Dosen Ilmu Komunikasi FISIP UMJ, Dr. Asep Setiawan (kanan) dan Direktur Eksekutif Center for Uyghur, Mr. Abdul Hakim Idris (kiri) saat diskusi tentang uyghur di Ruang Rapat FISIP UMJ., Rabu, (25/10/2023). Program Studi Ilmu Politik  Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta  (ILPOL FISIP UMJ) menggelar forum diskusi internasional dengan tema  Uyghur Challenges in China and Beyond,  di Ruang Rapat FISIP UMJ, Rabu, (25/10/2023). Baca juga :  Langkah Menghadapi Islamophobia terhadap Uyghur di China Uyghur merupakan kelompok etnis muslim yang tersebar di China. Saat ini Uyghur tengah dihadapkan dengan tantangan di wilayah Xianjiang, Tiongkok, baik domestik maupun international yang kompleks dan beragam tentang pelanggaran hak asasi manusia dan diplomasi. Pelanggaran hak asasi manusia meliputi penganiayaan berdasarkan identitas orang uyghur yang dilarang menjalankan agama dengan bebas. Selain itu pembatasan dari berbagai aspek kehi...